undang undang tentang kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang1 DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( 2020). undang undang tentang kepegawaian

BKN, Jakarta, hlm. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Peraturan Perundang-undangan. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil. Telah diatur dalam Undang-Undang No. A. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga. Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 7Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Kepala kelurahan dan anggota-anggota perangkat kelurahan menurut UU No. Galeri 2021; Galeri 2022; e-Library; Berita Duka; Layanan; Regulasi . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran. Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut : 1. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 1961 No. 18, LN. (edy sudibyo) penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian i. Komputer 6. TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang No 8 Tahun 1974. Keberlakuan UU ini nyatanya. 5 Tahun 1986 tentang UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Definisi. pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: download: 51: undang-undang republik indonesia 20 tahun 2009: gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: download: alamat. UU ASN diterbitkan dengan ekspektasi yang tinggi untuk mereformasi struktur dan manajemen. Kewajiban pegawai negeri, adalah Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan. Pejabat Pembina Kepegawaian dengan catatan masa perjanjian kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Undang-undang (UU) NO. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pengertian yang terdapat dalam. Penggolongan Pegawai Negeri. Namun untuk menjamin tertibnya pengelolaan kepegawaian pada UU ASN juga mengatur mengenai status PPPK yang berhubungan. d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara T. kepegawaian yang disusun semata-mata untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik yang justru menjadikan PNS semakin tersisih. sedangkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan pegawai negeri sipil yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diangkat pegawai tetap oleh pejabat. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram. POKOK‑POKOK KEPEGAWAIAN. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk. Mengingat : 1. 5 Tahun 2014 tentang ASN 14 Pasal 99 Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 32. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang. Bantuan & FAQ. kepegawaian@polije. E. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. SETNEG. kepegawaian yang disusun semata-mata untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik yang justru menjadikan PNS semakin tersisih. 13 Pasal 97 Undang-Undang No. Mengingat : 1. dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya suatu hak kepegawaian. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Tel. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. GO. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 (bahwa pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. SENIN - KAMIS ★ 07:30 - 16:00 WIB. Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain . Badan Kepegawaian Negara keberadaannya secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 34 ayat (1). PENDAHULUAN A. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Jl. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. 12, Jakarta Timur,. Map 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan Pertimbangan. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan. Pedoman Media Siber. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : a. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. S. 1980. Dasar hukum PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan. Oleh: Drs. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun. 5/2014 yang diundangkan pada 15 Januari 2014 itu. Kepegawaian Negara tentang Pedornan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. LINK Terkait. Inilah Pokok-Pokok Undang-Undang No. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Almari Arsip 3. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 137 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN Setyo Budi Takarina (Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan UNY) UU NO. organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan Kementerian; e. 68, TLN NO. Undang-undang tentang Perguruan Tinggi (Undang-undang tahun 1961 No. PP No. Pengangkatan tenaga honorer ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang memuat : Disamping pegawai negeri sebagaiana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat. 263); e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang No. Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:. Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. 6477, JDIH. Undang-undang Noor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok m Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Undang-undang (UU) NO. UMUM : Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undang-Undang No. Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik . Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan tentang upaya reformasi manajemen kepegawaian dari perspektif kelembagaan. 1143 -2- Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang melaksanakan audit manajemen Aparatur Sipil Negara; b. Jenis, Status dan Kedudukan. Permen PAN & RB No. Jenis. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Jadi Pejabat Negara. PERATURAN PEMERINTAH. Mastrip PO. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan. Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21. tidak menggunakan. Badan Kepegawaian Negara. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik di deskripsikan pada Pasal 23 dan 24. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tegas Pasal 141 UU. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Perpres BKN) yang belum disesuaikan dengan UU ASN. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja. Sedangkan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu diundangkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. 3. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-7 Miftah Thoha. Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 18; Lembaran-Negara tahun 1961 No. 6 Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 5. Diberhentikan dengan hormat, PNS diberhentikan dengan hormat karena:. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Pasal 31 ayat (1),yang EHUEXQL µ¶8QWXN mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar –besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri SipilUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan tertentu; b. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. 1961. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Di samping Undang-Undang No. Bahasa. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. 8. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2020-2024. 73Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 2312), yakni:. Pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahanMengingat : I. Informasi tentang kepegawaian yang dibuat oleh Badan Kepegawaian. Peraturan BKN. Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961. Mengingat : 1. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 dengan menetapkan Undang-Undang No 43. Lokasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Unduh PDF. 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yangTahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah. TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memiliki pengertian “setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. (0331) 333-532 Fax. 2312, LL SETNEG : 9 HLM. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA. Draft Naskah Akademik Rancangan Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Undang Undang tentang Aparatur Sipil Bhuwono IX sebuah presentasi Negara. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014 f PENGERTIAN 1. Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang. 1961. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. S. pdf. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Baca juga:. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Diubah dengan : UU No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun. Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 4 Kewajiban (Pasal 4-6) Kewajiban PNS: a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015. Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);.